[unduh] Backgrounder: Gender Mainstreaming Di Kepolisian RI

Di tengah pemberitaan media massa bahwa Kepolisian Negara RI sedang menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan wawasan gender, banyak pihak menilai bahwa Polri teramat lamban dalam menjalankan komitmen program gender mainstreaming di lingkungannya.

Perempuan kini menduduki jabatan-jabatan tinggi Polri akan tetapi persentase polisi wanita [polwan] di jajaran Polri sangatlah kecil, sekalipun peneliti Irawati Harsono dalam makalahnya ”Gender Dalam Kepolisian” menunjukkan jumlah polwan dari 2003 hingga 2007 terus bertambah [lihat tabel di bawah yang dikutip dari hukumonline.com].

Apa yang menyebabkan kelambanan lembaga kepolisian kita mengarusutamakan gender? Padahal lembaga ini memiliki peran yang langsung berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang menuntut kematangan wawasan gender, seperti permasalahan kekerasan dalam rumahtangga [KDRT] yang angka korbannya terus meningkat setiap tahun.

Institute for Defense Security and Peace Studies [IDSPS], yang memiliki perhatian pada advokasi di sektor keamanan dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998, pada bulan Juni 2008 menerbitkan sebuah backgrounder [penjelasan singkat] tentang Gender Mainstreaming di Kepolisian yang sangat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk memahami makna gender mainstreaming, komitmen Indonesia sebagai anggota PBB untuk menyelenggarakannya dalam Pembangunan Nasional, dan komitmen Polri sebagai bagian alat negara dan pemerintahan sipil untuk mewujudkannya.

Menurut IDSPS, sejauh ini Polri telah mengembangkan berbagai prog­ram untuk menunjukkan perhatiannya pada gender mainstreaming di lingkungan Polri, meskipun belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ma­sih lemahnya pemahaman terhadap norma hukum nasional dan internasional dan miskinnya kebijakan operasional pendukung kebijakan ini.

Kelambanan program gender mainstreaming di ling­kungan Polri, menurut IDSPS, disebabkan oleh lemahnya dukungan elit Polri dan dominannya budaya patriakal dalam in­stitusi Polri, walaupun Polri tetap menyatakan bahwa institusi ini sudah responsif gender jauh sebelum is­tilah gender mainstreaming diperkenalkan. Kebijakan pemerintah ini juga belum diintegrasikan kedalam se­luruh program di Polri dan masih terfokus pada so­sialisasi kepada anggota Polri di lingkungan Markas Besar Polri dan Polda.

Unduh ‘Gender Mainstreaming Di Kepolisian’ di sini:

Info lengkap tentang IDSPS >> www.idsps.org