Masyarakat Peduli Hak-Hak Perempuan Sikapi Kasus Ibu Prita

[Jakarta, 10 Juni 2009] – Masyarakat Peduli Hak-hak Perempuan dan Kebebasan Berekspresi menilai kasus Prita Mulyasari (32) yang dipenjara akibat Surat Pembacanya tentang perlakuan yang kurang nyaman di Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang <baca surat keluhan asli Ibu Prita> pada sebuah media yang berujung gugatan pencemaran nama baik oleh RS yang bersangkutan adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Karena, Prita sebagai korban buruknya pelayanan RS, justru dipenjarakan ketika dirinya menyampaikan keluhannya.

Akibatnya, dua puluh dua hari sejak 13 Mei 2009 silam, ibu dua anak balita Khairan Ananto Nugroho (3 tahun) dan Ranarya Puandida Nugroho (1 tahun 3 bulan) ini, menjadi tahanan titipan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang karena disangka mencemarkan nama baik rumah sakit melalui Internet. Ia dijerat dengan Pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 miliar. Kini, Prita masih menyandang status tahanan kota sejak 3 Juni lalu.

Padahal sebagai pasien dan konsumen, hak-hak Prita dijamin Undang-Undang, baik Undang-undang Praktek Kedokteran maupun Undang-undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, Prita tidak seharusnya ditahan hanya karena menuliskan surat keluhan. Malah seharusnya, Prita mendapatkan pembelaan atas tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak Rumah Sakit.

Dari tindakan sewenang-wenang ini, hak anaknya untuk menyusui dari Ibu, sebagai bagian dari hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang telah tercerabut, padahal hak ini pun telah diakomodir dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam konstitusi maupun perundang-undangan, antara lain melalui ratifikasi dan pengundangan Konvensi Hak Anak dengan Keppres No. 36 Tahun 1990, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dsb.

Lebih dari itu, ada indikasi kuat kasus ini adalah sebuah bentuk pengalihisuan dari substansi buruknya pelayanan kesehatan, menjadi isu pencemaran nama baik. Padahal, ada banyak sekali kejanggalan dalam prosedur hukum yang merugikan Prita. Kini semua seolah mau cuci tangan. Pihak Kepolisian maupun Kejaksaan saling lempar tanggung jawab.

Untuk itu, kami, Masyarakat Peduli Hak-hak Perempuan dan Kebebasan Berekspresi ingin mendesak:

Pertama, dalam penyelesaian kasus Prita, aparat penegak hukum sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya untuk menegakkan hukum demi tercapainya keadilan, dan bukan terjebak hanya bekerja berdasarkan ”book-rule” atau teks semata.

Kedua, Prita Mulyasari dibebaskan dari segala tuntutan, baik perdata maupun pidana.

Ketiga, pemulihan nama baik Prita, dan terakhir, ganti rugi bagi Prita dan keluarga, fasilitas dan pemulihan trauma komperhensif dengan pemerintah menyediakan kounselor dan psikolog bagi Ibu dan bagi anak-anak yang sedang menyusui akibat penahanan yang terjadi terhadap ibunya.

Dan bersama dengan ini pula kami ingin menyerukan agar:

1. Mereview dan mengkritisi lahirnya UU yang prosesnya tidak partisipatif, terutama sesuai pasal 53, UU No 10, tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Kepada kantor Kementerian terkait, termasuk Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan dan juga Pemberdayaan Aparatur Negara, agar bergerak sinergis dalam pembuatan kebijakan yang pro masyarakat dan pro perempuan.

3. Mendesak kepada aparat negara dan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, kepolisian, kehakiman agar melihat implementasi UU yang berperspektif gender dan juga prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang terkait.

4. Menegur kepada semua pimpinan Rumah Sakit atau lembaga kesehatan, agar meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan pada masyarakat, terkait hak pasien dan hak konsumen pada informasi dan data yang jelas.

5. Mengajak masyarakat untuk memperjuangkan hak atas pelayanan publik dan juga hak akan kesehatan yang komprehensif, terutama untuk pelayanan kesehatan bagi pasien yang lengkap. Aspek ini bisa ditingkatkan dengan memastikan kebijakan yang berpihak pada rakyat dengan memastikan proses draft UU Kesehatan dan draft UU Pelayanan Publik yang sudah proses pembahasannya sedang dilakukan di DPR.

6. Mengkritisi ulang keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Judicial Review terhadap UU ITE, terutama dengan melihat kembali pada poin kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat (UUD 1945) dan Hak Konsumen (UU Konsumen). Kecenderungan misinterpretasi dari pasal-pasal dalam UU ini dapat mengekang kebebasan berekspresi dan merugikan siapapun, yang kemudian berlanjut pada pengekangan hak azasi manusia, hak perempuan dan anak.

Semoga persoalan kasus Ibu Prita menjadi preseden penting dalam menyoroti persoalan perkara hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat wajib peduli pada persoalan dasar yaitu hak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, hak atas informasi dan hak atas upaya untuk menyampaikan keluhan dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks pelayanan kesehatan tersebut, semua pihak harus bekerjasama bagi pelayanan kesehatan dan informasi yang benar
(semua departemen terkait).

Masyarakat Peduli Hak-hak Perempuan dan Kebebasan Berekspresi

Yayasan Kesehatan Perempuan, LBH Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Institut Ungu, Institut Perempuan, Bandung, Program Studi Pascasarjana Antropologi FISIP UI, Jurusan Hukum dan Masyarakat FHUI, Sarah Serena SH. MH, LBH Bunga Seroja, PP Naysiatul Aisyiyah, PP Pemuda Muhammadiyah, PP Ikatan Remaja Muhammadiyah, DPP Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Muhammadiyah Disaster Management Center, Hospital Preparedness, Karyawan PP Muhammadiyah, Forum Perlindungan Anak Muhammadiyah, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Fahmina-Institute Cirebon, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, YLK Sulsel, Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel , Yayasan Bonto Langkasa, Yayasan Masagena, Koalisi Aktivis Perempuan Sulsel, Simpul Aspirasi Perempuan Sulsel, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulsel, SP Angin Mamiri, LBH Apik Makassar, YAPPIKA, Center for Community Development Education (CCDE), LBH APIK SEMARANG LBH APIK Jakarta, Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP), Koalisi NGO Peduli Anak dan Perempuan Nias, Kartini Asia Network. Nama Individu: Ninuk Widyantoro, Sarah Serena, Olin Monteiro, Titiana Adinda, Faiza Mardzoeki, Josaphat Januar Cati Prasetyo Rahadi, R. Valentina Sagala, Jajang C. Noer (seniman), Theresia EE Pardede, Ika Ardina, Setiati Rezeki, Rotandiko Sastroprawiro, Asriati Rezeki, Welly Humaira, Ingrid Maria Palupi Kansil, Rony Amdani, Ucu Agustin, Sisca Nasastra Gafri, Lulu Ratna (boemboe. org), Indah Dw Nugraha, Fransisca Aditya Christie, Retha Dungga, Chatarina Dwihastarini, Shera Pringgodigdo, Maria Pakpahan